SWASEMBADA DAGING NASIONAL 2010, SULIT JIKA TIDAK SERIUS

Swasembada daging di Indonesia adalah salah satu problema yang belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Terbukti dari rencana pemerintah yang akan masih mengimpor karkas dan sapi hidup dari Australia tahun ini. Presiden SBY pada tahun pertama pemerintahannya berusaha menyelesaikan masalah daging dengan mencanangkan program Swasembada Daging Nasional 2010. Namun program tersebut ternyata belum diikuti dengan keseriusan seluruh stakeholders sehingga belum berjalan dengan optimal. Data terbaru menyebutkan populasi sapi di Indonesia pada tahun 2007 relatif tetap dibandingkan pada tahun 2006 yaitu pada kisaran 10,5 juta ekor.

Padahal kebutuhan akan daging sapi mengalami peningkatan, salah satu penyebabnya adalah adanya outbreak flu burung yang belum ditangani secara tuntas menyebabkan konsumen cenderung beralih dari daging unggas ke daging sapi. Ditjen Peternakan membuat target populasi sapi yang ideal pada tahun 2007 adalah 14.645.200 ekor dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,49%. Karena target tidak tercapai pemerintah pun bersiap-siap untuk meningkatkan jumlah impor sapi potong sebagai langkah preventif untuk menjaga populasi sapi lokal tetap sustain dan tetap menjaga kestabilan pemenuhan kebutuhan daging domestik. Apabila sapi lokal terus dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging domestik, dikhawatirkan menyebabkan degenerasi populasi sapi lokal dalam jumlah besar.

Kegagalan pemerintah dan stakeholders dalam meningkatkan populasi sapi potong dan menjaga kestabilan produksinya sesuai target, menyebabkan terjadi saling tarik ulur antara pihak yang menginginkan konservasi sapi lokal sebagai plasma nutfah, pihak yang berkepentingan dalam usaha penyediaan karkas sapi potong dan pihak anti impor. Hal ini juga mengindikasikan cetak biru pembangunan peternakan di Indonesia masih kabur, sehingga berakibat pada kegagalan yang dialami setiap waktu.

Cetak Biru Pembangunan Peternakan

Cetak biru pembangunan peternakan seharusnya meliputi pembangunan segala aspek yang terkait sehingga terbentuk suatu peternakan yang sustain. Tapi juga jangan hanya sekedar sebatas cetak biru saja, harus diaplikasikan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Peternakan yang sustain dari sudut pandang peternak harus memenuhi tiga syarat penting yaitu biologi, ekologi dan sosio-ekonomi. Mengapa? Karena dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut maka peternakan yang terbentuk adalah peternakan yang memiliki kemandirian dalam menghasilkan populasi ternak yang berkualitas, relatif ramah lingkungan sekitar peternakan, diterima oleh masyarakat sekitar peternakan dan memiliki nilai profit tidak hanya bagi pemilik tapi juga bagi masyarakat sekitar dan perekonomian nasional.

Sedangkan bagi pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan katalisator harus betul-betul memaksimalkan peranan yang dimiliki sehingga langkah peternak tidak sia-sia. Membangun peternakan yang sustain dilihat dari sudut pandang peranan pemerintah adalah penyediaan SDM yang jelas berkualitas, menyediakan kredit peternakan dengan bunga khusus, membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan pasar ternak yang memadai, alat transportasi khusus ternak yang memadai, kebijakan IB murah atau gratis bagi ternak rakyat, kebijakan standar harga sapi/pedet hidup dan karkas di tiap daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dan berbagai kebijakan lain yang benar-benar hasil analisa kondisi riil di lapang.

Pemerintah kemudian juga dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian untuk mencari solusi teknologi sederhana dan tepat guna sehingga mampu memacu produktivitas peternakan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Kemudian teknologi tersebut dapat diujicobakan dan diaplikasikan ada UPT peternakan sehingga dapat terbentuk UPT peternakan yang layak dan mudah dicontoh oleh peternak dari skala kecil hingga skala besar.

Mengapa harus swasembada?

Pertanyaan itu dapat saja timbul di benak siapapun, karena mungkin belum paham betapa pentingnya untuk swasembada salah bahan pangan. Swasembada bahan pangan sumber protein hewani adalah salah satu kunci sukses untuk mencerdaskan bangsa. Swasembada bahan pangan adalah kunci sukses kebebasan atas hegemoni dan intervensi negara adikuasa. Sejarah telah membuktikan bahwa kehancuran suatu negara selalu akan dipicu dari dua hal yaitu krisis energi dan krisis pangan. Mengapa? Karena dengan kedua hal itu rakyat jelata dapat bertahan hidup.

Ketika akses untuk pangan dan energi mengalami kebuntuan, maka gelombang sikap protes rakyat yang menderita akan menghempaskan pondasi kekuatan penguasa. Negara akan memasuki masa-masa yang labil dalam segala hal. Iklim politik akan memanas akibat tekanan yang bertubi-tubi. Pada akhirnya perekonomian negara mengalami kebangkrutan akibat iklim usaha yang tidak kondusif lagi. Oleh karena itu swasembada daging adalah mutlak untuk diraih sebagai satu bagian kecil dari langkah besar menuju kemakmuran dan kehormatan bangsa Indonesia.

Kita harus sadar!

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pokok permasalahan dari mandegnya Program Swasembada Daging Nasional 2010 adalah kurangnya keseriusan dan komitmen dari pemerintah dan stakeholders. Oleh karena itu apabila memang menginginkan program yang dicanangkan ini benar-benar tercapai maka mari kita bersikap lebih serius dan selalu komitmen agar progam ini berhasil dan sustain. Keseriusan dan komitmen akan timbul apabila kita semua sadar bahwa ini adalah urgen dan tidak bisa ditawar lagi!.

Nasib peternak di Indonesia tidak jauh dari nasib petani dan nelayan, selalu ditipu, ditindas dan dibuat susah. Oleh karena itu komitmen untuk mengangkat nasib peternak melalui berbagai kebijakan yang akan memudahkan peternak mutlak diperlukan jika kita memang orang yang benar. Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan kondisi riil lapang yang up to date, hanya akan jadi pepesan kosong belaka.

(Malang, 21 Mei 2007)